Nama Anies Baswedan kembali menjadi sorotan publik setelah pernyataannya dalam Dialog Kebangsaan di Ballroom Hotel UTC, Semarang. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menekankan perlunya integritas dan transparansi dalam birokrasi, serta kritik terhadap praktik bagi-bagi jabatan yang dianggap masih kerap terjadi di pemerintahan saat ini.
Dalam kesempatan itu, Anies menyoroti fenomena jabatan publik yang dipandang sebagai komoditas politik, bukan amanah untuk melayani masyarakat. “Banyak jabatan publik diperlakukan sebagai pendapatan dan cara mencari keuntungan. Padahal, jabatan itu seharusnya menjadi sarana pelayanan rakyat, bukan keuntungan pribadi atau kelompok tertentu,” ujar Anies di hadapan ratusan peserta dialog yang terdiri dari akademisi, aktivis, dan praktisi pemerintahan.
Anies menekankan bahwa pengambilan keputusan di banyak kebijakan strategis masih kerap dilakukan secara tertutup, minim partisipasi publik, dan didominasi oleh kepentingan politik atau relasi kekuasaan. Menurutnya, kondisi ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dan pemerintahan. Ia menegaskan bahwa setiap jabatan harus diberikan kepada individu yang memiliki kompetensi, integritas, dan rekam jejak yang jelas.
Lebih jauh, Anies menekankan tiga prinsip yang menurutnya menjadi kunci birokrasi yang sehat: integritas, transparansi, dan meritokrasi. Integritas berarti pejabat publik bertindak berdasarkan moral dan komitmen melayani masyarakat, bukan kepentingan pribadi. Transparansi menuntut agar proses pengangkatan jabatan dan pengambilan kebijakan dapat dipantau publik. Sedangkan meritokrasi memastikan jabatan diberikan kepada mereka yang benar-benar memiliki kemampuan dan kapabilitas untuk menjalankan tugasnya secara profesional.
“Jika prinsip-prinsip ini diterapkan, birokrasi tidak hanya akan efektif, tetapi juga dipercaya masyarakat. Rakyat akan merasa bahwa keputusan pemerintah benar-benar berpihak pada kepentingan mereka,” jelas Anies.
Pernyataan Anies ini langsung memicu reaksi dari berbagai pihak. Partai Gerindra menekankan bahwa setiap presiden memiliki hak prerogatif dalam menentukan pengisian jabatan. Sementara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyinggung pengalaman Anies sendiri ketika memimpin DKI Jakarta, termasuk terkait struktur seperti TGUPP, sehingga kritik tersebut dianggap sebagian pihak sebagai retorika politik.
Meskipun menuai pro dan kontra, pernyataan Anies berhasil memunculkan diskusi publik mengenai kualitas birokrasi, transparansi, dan integritas pejabat publik. Banyak masyarakat dan pengamat menilai sorotan Anies membuka ruang refleksi terhadap tata kelola pemerintahan dan menekankan pentingnya sistem meritokrasi dalam menentukan pejabat.
Selain kritik terhadap mekanisme birokrasi, Anies juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Menurutnya, kontrol sosial adalah salah satu cara agar birokrasi tidak terseret oleh kepentingan politik atau praktik transaksional.
Sorotan publik terhadap pernyataan Anies ini menunjukkan bahwa isu integritas dan kualitas birokrasi tetap menjadi perhatian utama masyarakat. Bagi Anies, fokus pada nilai-nilai ini bukan sekadar retorika, tetapi menjadi fondasi bagi tata kelola pemerintahan yang profesional, adil, dan berpihak pada rakyat.
Dengan menekankan integritas, transparansi, dan meritokrasi, Anies Baswedan menegaskan pesan penting: birokrasi yang baik adalah birokrasi yang dipercaya masyarakat dan mampu menjalankan tugasnya dengan tanggung jawab.
