Dalam politik, penyesalan sering datang terlambat. Bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), tahun 2029 berpotensi menjadi titik sejarah yang menentukan: apakah partai ini akan bangkit dengan kepercayaan publik yang lebih kuat, atau justru semakin terpinggirkan karena gagal membaca aspirasi pemilihnya sendiri. Kuncinya ada pada satu nama: Anies Baswedan.
Pengalaman Pilkada Jakarta 2024 menjadi pelajaran mahal bagi PKS. Awalnya, partai ini terlihat solid berada di belakang Anies Baswedan, figur yang memiliki basis pemilih luas, terutama di kalangan kelas menengah perkotaan, aktivis, dan pemilih Islam moderat. Namun keputusan mencabut dukungan terhadap Anies dan beralih ke kandidat lain memicu kekecewaan besar di akar rumput.
Bagi banyak pemilih, langkah ini tidak sekadar soal strategi koalisi—melainkan soal ingkar janji politik. Di alam demokrasi, pemilih mungkin memaafkan kekalahan, tetapi mereka sulit memaafkan ketidakkonsistenan. Persepsi bahwa PKS “meninggalkan Anies” tertanam kuat dan menjadi narasi yang terus bergema di media sosial, warung kopi, hingga ruang diskusi politik.
Dampak psikologis keputusan ini terasa nyata di Pilkada serentak 2024. Salah satu simbol terbesarnya adalah Depok, kota yang selama hampir dua dekade menjadi benteng PKS. Untuk pertama kalinya dalam waktu sangat lama, dominasi PKS runtuh dan kekuasaan beralih ke partai lain. Banyak analis melihat ini bukan sekadar faktor lokal, tetapi bagian dari efek domino kekecewaan pemilih terhadap arah politik PKS.
Jika basis sekuat Depok bisa goyah, maka tidak berlebihan mengatakan bahwa kepercayaan pemilih PKS sedang berada di persimpangan. Ketika partai dianggap oportunistik, pemilih tidak lagi melihatnya sebagai rumah politik yang stabil, melainkan sebagai kendaraan yang bisa berbelok kapan saja.
Secara nasional, data suara PKS menunjukkan tren stagnan. Pada Pemilu 2019, PKS memperoleh sekitar 8,21 persen suara nasional. Pada Pemilu 2024, angkanya hanya naik tipis menjadi sekitar 8,42 persen. Kenaikan ini terlalu kecil untuk disebut terobosan; lebih tepat disebut bertahan di zona nyaman.
Masalahnya, zona nyaman dalam politik adalah awal dari kemunduran. Partai yang tidak tumbuh akan perlahan tergeser oleh partai lain yang lebih adaptif, lebih berani, dan lebih dekat dengan aspirasi publik. Jika PKS gagal mengikat kembali pemilih Anies, bukan tidak mungkin suara mereka pada 2029 turun ke kisaran 6–7 persen, atau bahkan lebih rendah jika fragmentasi pemilih semakin tajam.
Mengapa Anies begitu penting bagi masa depan PKS? Karena ia bukan sekadar figur, tetapi simbol. Anies mewakili narasi perubahan, keadilan sosial, dan politik berbasis meritokrasi. Banyak pemilih yang mendukung PKS bukan hanya karena ideologi, tetapi karena mereka melihat PKS sebagai mitra alami bagi visi politik seperti yang dibawa Anies.
Jika pada Pilpres 2029 PKS kembali memilih jalur yang menjauh dari Anies, penyesalan mereka bisa lebih dalam dibanding 2024. Kali ini bukan hanya Jakarta atau Depok yang bisa runtuh, tetapi basis suara di Jawa Barat, Banten, Sumatera, hingga kawasan perkotaan lain yang selama ini relatif bersimpati kepada PKS.
Selain itu, PKS juga menghadapi tantangan kepemimpinan. Presiden PKS saat ini masih kurang dikenal luas oleh masyarakat umum dibanding figur-figur nasional dari partai lain. Minimnya popularitas figur puncak ini membuat partai semakin membutuhkan magnet elektoral seperti Anies untuk memperluas daya tarik politiknya.
Tanpa figur kuat, PKS berisiko terjebak sebagai partai niche—kuat di segmen tertentu, tetapi sulit menembus pemilih moderat dan independen. Dalam kontestasi presiden, ini adalah kelemahan fatal.
Janji politik dan konsistensi adalah mata uang kepercayaan. Jika PKS ingin menghindari penyesalan yang lebih besar pada 2029, mereka harus berani melakukan tiga hal:
- Mengakui kesalahan komunikasi politik di Jakarta,
- Membangun kembali kepercayaan pemilih yang kecewa, dan
- Berani memilih Anies Baswedan sebagai kendaraan politik nasional.
Jika tidak, sejarah bisa berulang—tetapi dengan konsekuensi yang lebih pahit. Pemilih tidak akan sekadar marah; mereka akan berpindah. Dan dalam politik Indonesia yang semakin kompetitif, kehilangan satu basis pemilih bisa berarti kehilangan masa depan elektoral.
Kesimpulannya jelas:
PKS bukan hanya akan menyesal—mereka bisa kehilangan momentum sejarah—jika Pilpres 2029 kembali mengabaikan Anies Baswedan.
Di politik, kesempatan kedua jarang datang dua kali.
