Mahkamah Konstitusi (MK) kini menghadapi ujian sejarah melalui gugatan nomor 81/PUU-XXIV/2026 yang menuntut pembersihan total praktik nepotisme dalam pemilihan presiden. Gugatan ini secara tajam mendesak MK untuk membangun dinding pemisah yang kokoh dengan melarang keluarga sedarah maupun semenda dari presiden atau wakil presiden yang sedang menjabat untuk mencalonkan diri sebagai Capres atau Cawapres.
Menutup Celah “Hukum Instrumentalistik”
Para pemohon, Raden Nuh dan Dian Amalia, menegaskan bahwa Pasal 169 UU Pemilu saat ini adalah lubang hitam yang tidak memiliki “pagar” konflik kepentingan, sehingga memfasilitasi tekanan kekuasaan dan penyimpangan yang terencana. Mereka berargumen bahwa ketiadaan larangan bagi keluarga petahana akan mengakibatkan:
- Negasi Prinsip Objektivitas: Hukum akan dipaksa menjadi alat (instrumentalistik) untuk sekadar melanggengkan kekuasaan keluarga.
- Penyalahgunaan Instrumen Negara: Petahana berpotensi besar menggerakkan seluruh mesin negara untuk memenangkan anggota keluarganya yang sedang berkontestasi.
- Kompetisi Tidak Sehat: Ketiadaan larangan ini menghancurkan level bermain yang adil dan merusak pilihan kandidat dalam Pilpres.
Belajar dari Brutalitas Bansos Rp497 Triliun
Peringatan keras datang dari pakar hukum, Dr. Tonton Taufik, yang menyebut pelarangan hubungan darah ini sebagai langkah preventif yang mutlak diperlukan. Ia secara spesifik menunjuk skandal Pilpres 2024 sebagai contoh nyata pengerahan kekuatan negara secara masif demi kesuksesan keluarga petahana.
Indikator paling mencolok adalah penggelontoran dana bantuan sosial (bansos) mencapai Rp497 Triliun pada tahun 2024 yang diduga kuat dilakukan untuk memuluskan jalan anak Presiden Joko Widodo menjadi Wakil Presiden. Menurut Dr. Tonton, jika MK tidak segera menetapkan larangan tegas bagi keluarga sedarah petahana, maka siklus perampokan sumber daya negara demi ambisi dinasti akan terus berulang dan menghancurkan integritas demokrasi Indonesia.
MK: Penjaga Konstitusi atau Stempel Dinasti?
Meskipun Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, mengeklaim menghormati proses hukum dan menyebut setiap warga negara memiliki hak yang sama, publik melihat adanya ketidakadilan struktural yang nyata. Anies Baswedan pun mengingatkan bahwa meski aturan serupa pernah dibatalkan MK pada 2015, kini rakyat sudah bisa menilai dampak buruk dari politik dinasti yang menjamur selama 10 tahun terakhir.
Kini, bola panas ada di tangan hakim MK. Apakah mereka akan membiarkan hukum tetap menjadi pelayan bagi ambisi keluarga penguasa, atau berani mengambil keputusan radikal untuk melarang keluarga sedarah petahana demi menyelamatkan demokrasi dari manipulasi yang menjijikkan?
