Fakta yang Sebenarnya Mengenai Perumahan Prajurit

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) periode 2021–2023, Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman, memberikan penjelasan tambahan terkait laporan IndonesiaLeaks mengenai program kredit rumah prajurit yang diduga berujung pada mangkraknya sejumlah proyek perumahan. Laporan investigasi berjudul “Kredit Janggal Rumah Prajurit” itu sebelumnya terbit di Tempo edisi 4–10 Agustus 2025.

Dudung, yang kini menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, menegaskan bahwa persoalan tersebut sudah ada jauh sebelum dirinya menjabat KSAD. “Mangkrak itu sudah dari zaman yang lama, sebelum saya menjadi kepala staf,” ujar Dudung dalam wawancara di kantornya, Jakarta Pusat, 14 Agustus 2025.

Dudung juga menjelaskan, persoalan perumahan prajurit ini pertama kali ia ketahui saat serah terima jabatan KSAD dari Jenderal (Purn) Andika Perkasa pada November 2021. Saat itu, Andika yang baru dilantik sebagai Panglima TNI menyampaikan bahwa ia sudah membentuk tim khusus untuk menyelesaikan masalah kredit perumahan di Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan (BP TWP) AD.

Program ini memang bermasalah sejak awal. Pada 2018, terjadi pencairan dana BP TWP yang hilang hingga Rp 400 miliar dan berujung pada kasus korupsi. Imbasnya, program dihentikan sementara oleh Andika selama dua tahun. Moratorium tersebut diduga menyebabkan sebagian pembangunan rumah prajurit terhenti alias mangkrak.

“Masalah ini sudah berlangsung lama, tapi prajurit tetap menyisihkan gajinya. Uang yang sudah terlanjur masuk akhirnya dikembalikan oleh BP TWP,” terang Dudung.

Ketika menjabat KSAD, Dudung mengaku langsung menerima laporan dari tim khusus dan berupaya melakukan perbaikan. Salah satu langkah awalnya adalah mempertemukan para pengembang perumahan dengan jajaran pimpinan TNI AD hingga tingkat Komando Daerah Militer (Kodam).

Selain itu, pengelolaan dana yang sebelumnya bekerja sama dengan Bank Tabungan Negara (BTN) dialihkan ke Bank Rakyat Indonesia (BRI). Pertimbangannya, jaringan BRI lebih luas dan dinilai lebih menguntungkan. “Mekanisme lewat BRI lebih menguntungkan dan lebih bisa dijangkau prajurit di berbagai daerah,” ujar Dudung.

Ia juga menerbitkan surat perintah (sprin) agar prajurit kembali mengambil kredit rumah. Menurutnya, aturan ini bukan kebijakan baru di masa kepemimpinannya, melainkan sudah ada sejak 2019 ketika ia belum menjadi KSAD.

Salah satu sorotan IndonesiaLeaks adalah potongan gaji prajurit muda lulusan 2021–2023 yang disebut membuat penghasilan mereka hanya tersisa ratusan ribu rupiah. Namun, Dudung membantah hal tersebut. Menurutnya, potongan Rp 2 juta lebih yang tercantum di slip gaji bukanlah cicilan rumah dari TWP, melainkan pinjaman bank biasa untuk kebutuhan lain, seperti membeli tanah.

Adapun potongan wajib TWP sebesar Rp 150 ribu, kata Dudung, sifatnya tabungan dan akan dikembalikan saat prajurit pensiun. “Dari prajurit dua sampai jenderal, besarannya sama,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa prajurit tetap mendapat tunjangan lain berupa remunerasi sekitar Rp 3 juta untuk uang makan, sehingga narasi bahwa gaji mereka hanya tersisa ratusan ribu dinilai keliru.

Di lapangan, tim investigasi menemukan ada prajurit yang merasa terpaksa ikut program kredit rumah dengan ancaman mutasi ke daerah jauh jika menolak. Dudung membantah tudingan tersebut. “Dari saya tidak pernah ada instruksi seperti itu,” katanya.

Meski begitu, ia tak menutup kemungkinan tekanan terjadi di tingkat komando bawah, misalnya dari seorang komandan batalyon. Namun, Dudung menegaskan bahwa banyak prajurit yang tidak ikut program ini dan tetap tidak dipermasalahkan.

Untuk meningkatkan transparansi, Dudung mengaku meluncurkan aplikasi TWP AD pada Februari 2023, bekerja sama dengan BRI. Aplikasi yang bisa diunduh di Playstore itu memungkinkan prajurit memantau pilihan rumah serta cicilan yang sudah dibayarkan.

Menurutnya, langkah ini penting agar prajurit memiliki akses informasi langsung dan tidak lagi merasa dirugikan. “Saya justru memperbaiki program ini, dan itu harus ada keberanian,” tegas Dudung.

Dudung menegaskan bahwa kebijakan yang ia ambil sudah sejalan dengan upaya KSAD sebelum maupun sesudah dirinya yaitu memperbaiki program kredit perumahan prajurit. Ia meyakini tidak ada pemimpin TNI AD yang ingin menyengsarakan prajuritnya. “Semua justru berupaya agar mereka bisa punya rumah dengan cara yang layak,” ujarnya.