Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026 di Medan, Sumatra Utara, mendapatkan banyak respons positif dari para orang tua dan siswa. Hal ini tak lepas dari komitmen sekolah dalam memberikan layanan terbaik yang transparan, akuntabel, adil, dan inklusif.
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus (Dirjen Diksi PKPLK) Kemendikdasmen, Tatang Muttaqin, melakukan kunjungan langsung ke tiga sekolah: SLBN Pembina Tingkat Provinsi Sumatra Utara, SMKN 9 Medan, dan SMKN 8 Medan pada Rabu, 18 Juni 2025.
Kepala SLBN Pembina, Mardi Panjaitan, menjelaskan bahwa sekolahnya membuka pendaftaran secara tatap muka (offline). “SLB memang memerlukan penanganan khusus. Pendaftaran offline memungkinkan orang tua mendapatkan penjelasan lebih mendalam,” katanya.
Sementara itu, di SMKN 8 Medan, Kepala Sekolah Wilma Handayani menyebut sekitar 20 orang tua murid datang langsung karena kendala koneksi internet atau unggahan dokumen. “Kami bantu semua prosesnya di sekolah, agar tidak ada yang tertinggal,” ujar Wilma.
SMKN 9 Medan pun tak kalah aktif memberikan dukungan, dengan membuka layanan call center khusus untuk bimbingan pendaftaran. Dukungan langsung ini terbukti membuat banyak orang tua merasa nyaman dan terbantu.
Salah satunya adalah Zeni Anwar, orang tua murid yang diterima di SMKN 8 Medan melalui jalur nilai rapor. “Alhamdulillah, prosesnya lancar dan anak saya bisa diterima di jurusan Desain dan Produksi Busana,” ungkapnya.
Hal senada disampaikan Yunidar Wati, yang anaknya diterima di SMKN 9 Medan jurusan Teknik Komputer dan Jaringan melalui jalur domisili. “Kami tidak mengalami kendala apa pun. Hanya harus bersabar karena banyak yang akses sistem,” jelasnya. Ia juga merasa terbantu karena lokasi sekolah hanya berjarak 60 meter dari rumah.
Dirjen Tatang memastikan bahwa pelaksanaan SPMB di SMK Medan berjalan lancar dan selesai pada 17 Juni 2025. Ia mengungkapkan, ruang untuk murid baru masih terbuka luas, khususnya di SMK negeri, meskipun terdapat lonjakan peminat di jurusan tertentu.
“Jika ada aduan, akan diproses oleh Unit Layanan Terpadu Kemendikdasmen. Bila kasus spesifik ditemukan, Inspektorat Jenderal langsung kirim tim investigasi,” tegas Tatang.
Ia berharap, ikhtiar dalam penyelenggaraan SPMB yang inklusif dan berkeadilan dapat mendorong pemerataan pendidikan bermutu untuk semua. “Layanan prima bukan hanya soal fasilitas, tapi juga soal pendampingan yang manusiawi,” pungkasnya.
