---

JAKARTA — Kekecewaan rakyat kepada Presiden Prabowo Subianto layak membesar setelah keputusan mengangkat Anwar Usman menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

Bagi rakyat yang masih punya ingatan, keputusan ini bukan sekadar pengisian jabatan. Ini seperti tamparan telanjang ke muka publik.

Kenapa?

Karena Anwar Usman bukan sosok tanpa beban.

Ia adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang pernah dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat dalam perkara yang membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden.

Dan sekarang, orang dengan rekam jejak seperti itu justru diberi kursi terhormat di sekitar Presiden.

Maka kalau rakyat marah, kecewa, dan muak, itu sangat wajar.

Kalau rakyat berkata, “Etika? Ndasmu!”, itu bukan omongan kosong.

Itu reaksi terhadap kemunafikan politik yang dipertontonkan terang-terangan.

Prabowo Seharusnya Tahu Sensitivitas Nama Anwar Usman

Prabowo bukan orang baru di dunia politik.

Mustahil ia tidak paham bahwa nama Anwar Usman membawa beban kontroversi besar.

Publik masih ingat bagaimana Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengubah syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden.

Publik juga masih ingat bahwa putusan itu akhirnya membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka, yang saat itu belum berusia 40 tahun, untuk maju sebagai calon wakil presiden karena statusnya sebagai kepala daerah.

Dan publik tahu siapa Ketua MK saat itu: Anwar Usman.

Masalahnya tidak berhenti di situ.

Anwar Usman juga mempunyai hubungan keluarga dengan Gibran.

Di situlah ledakan konflik kepentingan muncul.

Dan memang benar, pada akhirnya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menjatuhkan sanksi kepada Anwar Usman karena pelanggaran etik berat.

Ia dicopot dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi.

Jadi persoalannya bukan gosip.

Bukan fitnah.

Bukan sekadar persepsi lawan politik.

Ini catatan etik resmi.

Lalu Prabowo, yang sekarang duduk sebagai Presiden, justru memilih orang dengan rekam jejak seperti itu masuk ke Wantimpres.

Bagaimana rakyat tidak kecewa?

Ini yang Membuat Rakyat Muak

Rakyat kecil disuruh jaga moral.

Rakyat kecil disuruh taat aturan.

Rakyat kecil disuruh percaya pada etika, integritas, dan keteladanan.

Sedikit saja salah, konsekuensinya bisa panjang.

Pegawai biasa bisa habis kariernya.

ASN bisa kena sanksi.

Mahasiswa bisa diskors.

Orang kecil bisa langsung dicap buruk.

Tapi kalau yang bermain di lingkaran elite?

Semuanya seperti lentur.

Hari ini kena sanksi etik berat.

Besok hilang dari satu kursi.

Lusa balik lagi lewat kursi lain.

Itulah yang membuat rakyat mual.

Karena ternyata etik seperti cuma berlaku keras untuk orang kecil, tapi lunak untuk mereka yang punya akses ke kekuasaan.

Pengangkatan Ini Terasa Seperti Menghina Akal Sehat Publik

Jujur saja, keputusan mengangkat Anwar Usman terasa seperti menghina akal sehat rakyat.

Negeri ini bukan kekurangan orang pintar.

Bukan kekurangan ahli hukum.

Bukan kekurangan profesor.

Bukan kekurangan tokoh masyarakat.

Bukan kekurangan mantan pejabat yang rekam jejak etiknya lebih bersih.

Tapi kenapa justru nama Anwar Usman yang dipilih?

Itulah pertanyaan yang akan terus mengganggu.

Dan ketika pertanyaan itu muncul, rakyat punya hak penuh untuk menilai bahwa Prabowo telah membuat keputusan politik yang buruk.

Karena jabatan publik bukan sekadar urusan legalitas.

Jabatan publik juga soal kepatutan.

Soal rasa malu.

Soal pesan moral.

Soal contoh kepada bangsa.

Kalau Presiden sendiri memberi tempat terhormat kepada figur yang pernah dicopot dari kursi Ketua MK karena pelanggaran etik berat, lalu pesan apa yang mau dikirim ke rakyat?

Bahwa etik itu penting?

Omong kosong.

Pesan yang justru terbaca adalah ini:

selama masih berguna secara politik, catatan etik bisa dimaafkan.

Rakyat Kecewa kepada Prabowo, dan Itu Sangat Masuk Akal

Kekecewaan rakyat kepada Prabowo bukan tanpa alasan.

Prabowo seharusnya bisa memilih figur lain yang lebih aman secara moral, lebih bersih secara citra, dan tidak membawa luka publik sebesar Anwar Usman.

Tapi yang terjadi malah sebaliknya.

Prabowo seperti sengaja mengambil keputusan yang membuat publik kembali mengingat salah satu episode paling memalukan dalam sejarah Mahkamah Konstitusi.

Mungkin secara hukum pengangkatan itu sah.

Silakan.

Tidak ada yang mempersoalkan hak Presiden untuk mengangkat siapa pun ke Wantimpres.

Tetapi sah secara hukum tidak otomatis membuat keputusan itu pantas secara moral.

Dan rakyat berhak menilai bahwa keputusan yang sah sekalipun bisa tetap terasa busuk secara politik.

Jangan Heran Kalau Muncul Teriakan: Etika Ndasmu!

Kalau rakyat hari ini berkata, “Etika ndasmu!”, itu bukan karena rakyat benci etika.

Justru sebaliknya.

Rakyat muak karena etika terlalu sering dipidatokan, tapi terlalu mudah dibuang ketika mengganggu kepentingan elite.

Setiap pelantikan bicara integritas.

Setiap pejabat bicara amanah.

Setiap lembaga bicara keteladanan.

Tapi saat momentum penting datang, yang dipilih justru figur yang membawa beban pelanggaran etik berat.

Lalu rakyat harus percaya apa?

Bahwa semua pidato itu sungguh-sungguh?

Sulit.

Yang terlihat justru sandiwara.

Etika hanya dipakai saat nyaman.

Saat tidak nyaman, tinggal disingkirkan.

Prabowo Harus Siap Menanggung Kritik

Kalau Prabowo memilih Anwar Usman, maka Prabowo juga harus siap menanggung kemarahan publik.

Jangan berharap rakyat diam.

Jangan berharap rakyat lupa.

Jangan berharap semua orang mau menelan begitu saja alasan normatif seperti “itu hak Presiden”.

Hak memang hak.

Tapi setiap hak politik punya konsekuensi politik.

Dan konsekuensi politik dari keputusan ini adalah citra bahwa Prabowo rela mengabaikan sensitivitas etik demi kepentingan lingkaran kekuasaan.

Itu sebabnya kritik terhadap Prabowo dalam perkara ini bukan berlebihan.

Justru wajar.

Karena rakyat tidak sedang memprotes sesuatu yang abstrak.

Rakyat sedang melihat seorang Presiden memberi kursi terhormat kepada sosok yang rekam jejak etiknya sudah pernah dinyatakan bermasalah secara resmi.

Ini Bukan Sekadar Soal Anwar Usman

Pada akhirnya, ini bukan cuma soal satu nama.

Ini soal standar pemerintahan.

Kalau orang dengan catatan etik berat bisa tetap masuk ke lingkaran kekuasaan, maka rakyat berhak meragukan keseriusan negara dalam menjunjung integritas.

Kalau pelanggaran etik berat hanya menjadi noda sementara yang tak menghalangi jabatan baru, maka kode etik terdengar seperti lelucon.

Kalau Presiden sendiri tidak sensitif terhadap luka moral publik, maka kepercayaan rakyat perlahan akan runtuh.

Dan kalau rakyat mulai sinis, jangan salahkan rakyat.

Salahkan keputusan-keputusan yang membuat sinisme itu tumbuh.

Prabowo Harus Tahu: Rakyat Tidak Sebodoh Itu

Rakyat tahu apa yang terjadi.

Rakyat tahu nama Anwar Usman.

Rakyat tahu putusan MK yang kontroversial itu.

Rakyat tahu ada pelanggaran etik berat.

Rakyat tahu Anwar dicopot dari kursi Ketua MK.

Dan sekarang rakyat juga tahu bahwa Prabowo justru mengangkatnya menjadi Wantimpres.

Jadi jangan anggap rakyat bodoh.

Jangan anggap rakyat tidak bisa menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya.

Dan jangan anggap rakyat akan diam hanya karena keputusan itu dibungkus formalitas Istana.

Karena semakin dibungkus rapi, semakin kuat bau politiknya terasa.

Kesimpulan: Kekecewaan Rakyat kepada Prabowo Itu Wajar

Pengangkatan Anwar Usman menjadi Wantimpres adalah keputusan yang wajar memicu kekecewaan besar kepada Prabowo.

Bukan karena publik anti-Anwar sebagai pribadi.

Bukan pula karena rakyat menolak hak Presiden.

Tetapi karena keputusan itu memunculkan satu kesan buruk yang sangat sulit dihindari:

bahwa etika bisa dipinggirkan, asalkan politik merasa cocok.

Dan jika itulah wajah kekuasaan yang ditampilkan, maka jangan heran jika rakyat menjawab dengan sinisme keras:

“Prabowo angkat Anwar Usman jadi Wantimpres? Etika ndasmu!”