Masa jabatan seorang pejabat pemerintahan, bahkan sekelas seorang presiden, pasti akan berakhir. Namun, seringkali kita menyaksikan bagaimana beberapa pejabat negara, termasuk Presiden saat ini, tampak begitu sibuk mencari pemimpin selanjutnya atau terlibat dalam cawe-cawe untuk mempromosikan calon pemimpin baru. Di balik tindakan ini, muncul spekulasi akan maksud tersembunyi, seperti menutupi kejahatan, mengatur pejabat selanjutnya, mempertahankan kekuasaan, melindungi bisnis dan kroni-kroni, atau bahkan membangun politik dinasti.
1. Menutupi Kejahatan
Beberapa pejabat negara mungkin mencari pemimpin selanjutnya untuk menutupi jejak kejahatan atau tindakan korupsi yang telah mereka lakukan selama masa jabatan. Dengan memastikan bahwa pemimpin baru adalah 'orang mereka', mereka berharap dapat menghindari penyelidikan lebih lanjut.
2. Mengatur Pejabat Selanjutnya
Terdapat kasus di mana pejabat yang masih berkuasa berusaha mengatur pemilihan pemimpin selanjutnya agar mendukung calon yang akan menjadi "boneka" mereka. Dengan demikian, mereka dapat terus mempengaruhi kebijakan dan keputusan politik tanpa harus secara resmi berkuasa.
3. Pertahankan Kekuasaan
Beberapa pejabat negara takut kehilangan kekuasaan setelah masa jabatan mereka berakhir. Dengan mencari pemimpin selanjutnya yang dapat mereka kendalikan, mereka berharap dapat mempertahankan pengaruh mereka di pemerintahan.
4. Perlindungan Bisnis dan Kroni-Kroni
Pejabat yang memiliki bisnis atau koneksi dengan kelompok ekonomi tertentu mungkin ingin memastikan bahwa pemimpin selanjutnya tidak akan mengancam bisnis mereka atau mengekspos praktik korupsi. Oleh karena itu, mereka mendukung calon yang akan melindungi kepentingan mereka.
5. Keluarga dalam Dunia Politik
Terakhir, ada situasi di mana pejabat mencoba membawa anggota keluarganya ke dalam dunia politik dengan mendukung mereka menjadi pemimpin selanjutnya. Hal ini dapat memastikan bahwa kekuasaan dan pengaruh keluarga tersebut tetap terjaga.
Meskipun mencari pemimpin selanjutnya adalah tindakan yang sah dalam sistem politik di Indonesia, kita harus selalu berhati-hati terhadap praktik-praktik yang mungkin tersembunyi di baliknya. Transparansi, integritas, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil dan pemimpin yang dipilih benar-benar melayani kepentingan rakyat, bukan golongan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kemungkinan maksud tersembunyi ini, kita dapat lebih kritis dalam menilai tindakan pejabat negara dalam mencari pemimpin selanjutnya.
Tindakan Presiden Jokowi dalam melakukan cawe-cawe saat ini tentu mengundang pertanyaan tentang maksud dan tujuannya yang mungkin lebih terkait dengan kepentingan pribadi daripada kepentingan demokrasi dan rakyat Indonesia. Ada kekhawatiran bahwa Presiden Jokowi ingin memastikan bahwa proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan tetap dikerjakan oleh Tenaga Kerja Asing (TKA) China, dengan menyewakan sebidang tanah seluas 34.000 hektar kepada warga negara China selama 190 tahun, sementara rakyat Indonesia harus membayar sewa untuk pengerjaan proyek IKN kepada negara China.
Selain itu, syarat tambahan yang menyatakan bahwa warga Indonesia wajib mempelajari bahasa Mandarin di sekolah-sekolah telah menimbulkan kekhawatiran lebih lanjut. Dengan alokasi sebesar 34.000 hektar, proyek ini dapat menampung hingga 100 juta warga negara China. Ini menciptakan potensi pengucilan suku-suku pribumi, mirip dengan apa yang terjadi pada suku Aborigin di Australia. Kita harus berpikir kritis tentang nasionalisme Presiden Jokowi dan dampaknya bagi Indonesia.
