Di Pulau Sumatra, hutan yang dulunya lebat dan hijau kini perlahan menyisakan kehampaan. Pepohonan tinggi yang menyejukkan, sungai yang jernih, dan tanah subur yang menopang kehidupan kini tergantikan oleh lahan terbuka dan area perkebunan. Pada 18 Januari 2026, fakta mengejutkan terungkap: hampir seluruh pembukaan hutan, sekitar 97 persen, berlangsung melalui izin resmi pemerintah. Fenomena ini dikenal sebagai deforestasi legal tinggi, sebuah praktik yang sah secara hukum, tetapi meninggalkan jejak kerusakan alam yang signifikan dan mengancam masyarakat setempat.
Fenomena deforestasi legal tinggi menyingkap dilema besar dalam pengelolaan hutan. Izin resmi yang diberikan pemerintah memungkinkan perusahaan menebang hutan secara masif tanpa mempertimbangkan dampak ekologis jangka panjang. Legalitas izin sering dijadikan legitimasi bagi korporasi untuk mengeksploitasi hutan secara berkelanjutan, sehingga kerusakan tidak hanya terjadi di lokasi tertentu, tetapi memengaruhi seluruh ekosistem Sumatra.
Dampak nyata dari deforestasi legal tinggi sudah terlihat. Banjir bandang, tanah longsor, dan kerusakan lahan pertanian kini menjadi ancaman rutin. Hilangnya tutupan hutan membuat tanah kehilangan kemampuan menahan air hujan. Saat hujan deras melanda, aliran air menghantam desa, ladang, dan jalanan, menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi yang signifikan. Fenomena ini menunjukkan bahwa legalitas izin tidak selalu menjamin kelestarian alam.
Masyarakat lokal menjadi pihak yang paling terdampak. Sawah mereka terendam air, ladang rusak, dan risiko bencana meningkat. Sementara itu, perusahaan yang beroperasi dengan izin resmi tetap mendapatkan legitimasi hukum. Ketimpangan ini memperlihatkan bahwa deforestasi legal tinggi bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga persoalan keadilan sosial.
Kesadaran akan dampak serius deforestasi legal tinggi mendorong pemerintah untuk bertindak. Pada 20 Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pencabutan izin terhadap 28 perusahaan yang terbukti merusak hutan. Langkah ini menjadi sinyal bahwa negara tidak akan membiarkan eksploitasi hutan terus berlangsung tanpa pengawasan, meski dilakukan secara legal.
Perusahaan-perusahaan yang izinnya dicabut bergerak di sektor pemanfaatan hutan alam, hutan tanaman industri, dan perkebunan. Total luas wilayah terdampak mencapai lebih dari satu juta hektare. Kebijakan ini mendapat sambutan positif dari masyarakat, organisasi lingkungan, dan sejumlah tokoh politik karena menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap kelestarian alam. Namun, pencabutan izin saja belum cukup menghentikan deforestasi legal tinggi.
Masalah utama terletak pada sistem perizinan yang belum sepenuhnya memperhitungkan daya dukung lingkungan. Selama izin diberikan tanpa kajian ekologis yang ketat dan pengawasan konsisten, deforestasi legal tinggi berpotensi terus terjadi. Legalitas izin sering menjadi tameng bagi praktik eksploitasi yang merusak alam.
Selain kerusakan fisik, deforestasi legal tinggi juga menimbulkan konflik sosial. Masyarakat lokal kerap kehilangan akses terhadap lahan yang telah mereka kelola turun-temurun. Ketika hutan berubah menjadi kawasan industri, hubungan manusia dengan alam pun terputus. Hal ini menegaskan bahwa isu deforestasi bukan hanya persoalan ekologi, tetapi juga menyangkut hak masyarakat dan keadilan sosial.
Para ahli menekankan bahwa pengendalian deforestasi legal tinggi membutuhkan pendekatan menyeluruh. Transparansi data perizinan, audit independen, dan keterlibatan masyarakat menjadi elemen penting untuk mengelola hutan secara berkelanjutan. Tanpa langkah-langkah ini, pencabutan izin hanyalah solusi jangka pendek yang tidak menyentuh akar masalah.
Sumatra kini berada di persimpangan. Di satu sisi, pembangunan ekonomi membutuhkan sumber daya alam. Di sisi lain, deforestasi legal tinggi membuktikan bahwa eksploitasi tanpa batas justru membawa kerugian jangka panjang. Bencana alam, kerusakan lingkungan, dan konflik sosial adalah harga mahal yang harus dibayar.
Tantangan ke depan adalah menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan pelestarian lingkungan. Deforestasi legal tinggi harus ditekan melalui reformasi perizinan, pengawasan tegas, dan komitmen kuat terhadap kelestarian hutan. Hutan bukan sekadar aset ekonomi, tetapi fondasi kehidupan yang menentukan masa depan Sumatra dan generasi mendatang.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa legalitas izin tidak selalu berarti keberlanjutan. Deforestasi legal tinggi menuntut tindakan proaktif pemerintah dan partisipasi masyarakat. Hanya dengan kerja sama yang tepat, Sumatra dapat tetap produktif secara ekonomi sekaligus lestari secara ekologis, menjaga keseimbangan antara manusia dan alam.
