Anies Baswedan Tekankan Pentingnya Status Bencana Nasional bagi Penanganan Bencana

Anies Baswedan menilai rangkaian bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh serta beberapa wilayah di Sumatera telah melampaui kemampuan penanganan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil kunjungan langsung ke lokasi terdampak, Anies mendorong pemerintah pusat segera menetapkan status Bencana Nasional Aceh agar upaya penanganan dapat dilakukan secara lebih terstruktur, cepat, dan menyeluruh. Menurutnya, keputusan tersebut menjadi fondasi penting agar negara hadir secara nyata bagi masyarakat yang sedang menghadapi krisis.

Dalam beberapa hari terakhir, Anies berkeliling ke sejumlah daerah terdampak, termasuk Aceh Tamiang, wilayah Langkat di Sumatera Utara, serta Kota Padang di Sumatera Barat. Ia menyaksikan langsung kerusakan parah pada permukiman warga, jalan-jalan utama yang terputus, serta fasilitas umum yang tidak lagi dapat digunakan. Kondisi tersebut menyebabkan aktivitas masyarakat lumpuh dan memperlambat penyaluran bantuan ke daerah-daerah yang paling membutuhkan.

Di lokasi pengungsian, Anies meluangkan waktu untuk berbincang dengan para korban bencana. Ia mendengarkan kisah ibu-ibu yang kehilangan rumah dan harta benda, anak-anak yang belum bisa kembali ke bangku sekolah, serta para kepala keluarga yang kehilangan sumber penghidupan. Banyak lahan pertanian dan kebun tertutup lumpur, sementara usaha kecil warga terpaksa berhenti beroperasi karena kerusakan yang terjadi secara tiba-tiba.

Menurut Anies, dampak bencana ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menghantam aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Ia menilai bahwa pemerintah daerah telah bekerja keras, namun keterbatasan anggaran dan sumber daya membuat penanganan tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan penuh dari pemerintah pusat.

“Ketika kita melihat langsung situasi di lapangan, jelas ini bukan bencana yang bisa ditangani secara biasa. Dampaknya sangat luas dan berat. Sudah saatnya negara hadir lebih kuat melalui penetapan bencana nasional,” ujar Anies.

Ia menegaskan bahwa penetapan Bencana Nasional Aceh bukan sekadar keputusan administratif. Status tersebut merupakan pengakuan negara atas besarnya dampak bencana sekaligus dasar hukum untuk mengerahkan sumber daya nasional dalam skala besar. Dengan status nasional, koordinasi lintas kementerian dan lembaga dapat dilakukan secara terpusat dan lebih efektif.

Anies menjelaskan bahwa salah satu manfaat paling nyata dari penetapan bencana nasional adalah percepatan penanganan pada fase tanggap darurat. Pemerintah pusat memiliki kewenangan lebih luas untuk mengalokasikan anggaran, mengerahkan personel tambahan, serta memobilisasi alat berat guna membuka akses jalan yang tertutup longsor. Langkah ini dinilai krusial agar bantuan dapat segera menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini terisolasi.

Selain itu, penyaluran bantuan logistik seperti bahan makanan, air bersih, obat-obatan, tenda pengungsian, dan kebutuhan dasar lainnya dapat dilakukan secara lebih masif dan terkoordinasi. Anies menilai bahwa kecepatan distribusi bantuan akan sangat menentukan keselamatan dan ketahanan warga selama masa darurat.

Anies juga menyoroti pentingnya layanan kesehatan dan dukungan psikososial bagi korban bencana. Menurutnya, bencana alam kerap meninggalkan trauma mendalam, terutama bagi anak-anak, perempuan, dan lansia. Oleh karena itu, penanganan Bencana Nasional Aceh harus mencakup layanan medis yang memadai, pendampingan psikologis, serta perlindungan bagi kelompok rentan.

Dalam jangka menengah dan panjang, Anies menilai penetapan status nasional akan sangat menentukan keberhasilan proses pemulihan. Tahap rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan perencanaan yang matang, anggaran besar, serta koordinasi lintas sektor. Dengan status bencana nasional, pembangunan kembali rumah warga, sekolah, fasilitas kesehatan, serta perbaikan infrastruktur seperti jalan dan jembatan dapat dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan.

Pemulihan ekonomi pascabencana juga menjadi perhatian serius. Banyak warga kehilangan mata pencaharian akibat rusaknya lahan pertanian, perkebunan, dan usaha mikro. Anies mendorong pemerintah untuk menyiapkan program pemulihan ekonomi, mulai dari bantuan modal usaha, dukungan bagi petani dan nelayan, hingga program padat karya. Menurutnya, langkah ini penting agar masyarakat dapat kembali mandiri dan tidak terjebak dalam ketergantungan jangka panjang.

Menanggapi kekhawatiran publik terkait potensi tumpang tindih kewenangan atau risiko penyalahgunaan anggaran, Anies menekankan bahwa pengawasan harus diperkuat sejak awal. Transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat sipil perlu menjadi bagian dari tata kelola penanganan Bencana Nasional Aceh. Ia menilai pengawasan yang ketat justru akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses penanganan bencana.

“Kekhawatiran itu wajar, tetapi tidak seharusnya menghambat keputusan penting. Yang kita perlukan adalah tata kelola yang terbuka dan pengawasan yang konsisten,” tegasnya.

Bagi Anies, penetapan Bencana Nasional Aceh juga memiliki makna moral yang kuat. Keputusan tersebut mencerminkan keberanian negara untuk mengakui besarnya penderitaan masyarakat dan keseriusan dalam memberikan perlindungan. Dalam situasi krisis, menurutnya, negara tidak boleh hadir setengah-setengah.

Ia menambahkan bahwa meskipun bencana telah terjadi beberapa waktu lalu, penetapan status nasional tetap relevan. Proses pemulihan diperkirakan membutuhkan waktu panjang, bahkan hingga satu sampai dua tahun ke depan. Oleh karena itu, keputusan yang diambil saat ini akan sangat menentukan kekuatan dukungan negara dalam jangka panjang.

Menutup pernyataannya, Anies mengajak seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, organisasi masyarakat, hingga masyarakat luas, untuk bersama-sama mengawal penanganan Bencana Nasional Aceh secara transparan dan bertanggung jawab. Ia berharap masyarakat terdampak tidak hanya menerima bantuan darurat, tetapi juga memperoleh kepastian pemulihan yang adil, nyata, dan berkelanjutan.