Anies dan Jakarta, Kota untuk Semua atau untuk Siapa?

Kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta antara tahun 2017 hingga 2022 menjadi sorotan publik dan diskursus sosial yang menarik terkait konsep kota yang inklusif dan berkeadilan. Di bawah tangan Anies, Jakarta berusaha menata ulang dirinya sebagai “kota untuk semua,” sebuah kota yang mampu menjawab kebutuhan seluruh warganya tanpa terkecuali. Namun, pertanyaan penting pun muncul: apakah Jakarta benar-benar menjadi kota untuk semua, atau justru kota untuk kelompok tertentu?

Sejak awal masa jabatan, Anies berkomitmen untuk menghadirkan kebijakan yang lebih manusiawi dan berpihak pada kelompok marjinal. Salah satu langkah yang paling menonjol adalah program revitalisasi kawasan kumuh dan penataan permukiman warga tanpa penggusuran secara besar-besaran, berbeda dengan pendekatan keras yang sering terjadi di masa lalu. Contohnya adalah penataan Kampung Akuarium yang melibatkan dialog dan partisipasi warga setempat, bukan sekadar pembongkaran paksa. Pendekatan ini mendapat apresiasi karena dinilai lebih beradab dan menghargai hak warga.

Selain itu, Anies juga mendorong pembangunan ruang terbuka hijau sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup warganya. Ruang-ruang publik seperti taman, trotoar, dan jalur pedestrian dibuat lebih nyaman dan mudah diakses, memberikan ruang bagi semua kalangan untuk berinteraksi dan beraktivitas. Pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) juga menjadi simbol ambisi menghadirkan fasilitas olahraga kelas dunia yang dapat dinikmati oleh masyarakat luas.

Namun, tak sedikit kritik yang melayang pada kebijakan Anies. Beberapa pengamat menilai bahwa upaya revitalisasi dan pembangunan yang dilakukan belum mampu mengatasi ketimpangan sosial dan kemiskinan yang masih menjadi persoalan besar di Jakarta. Ada juga yang mempertanyakan apakah pembangunan JIS dan proyek besar lainnya benar-benar dirasakan manfaatnya oleh kelompok masyarakat bawah, atau justru lebih banyak menguntungkan kalangan elit.

Di sisi lain, kebijakan transportasi di era Anies juga mengalami berbagai dinamika. Meskipun ada usaha memperbaiki integrasi moda transportasi dan memperluas jalur bus TransJakarta, tantangan kemacetan dan ketidakmerataan akses transportasi masih menjadi pekerjaan rumah besar. Hal ini menimbulkan perdebatan apakah Jakarta sudah benar-benar menjadi kota yang ramah bagi semua warganya, terutama mereka yang bergantung pada transportasi umum.

Pertanyaan “Jakarta untuk siapa?” juga mencuat dari segi pengelolaan ruang publik dan tata kota. Beberapa kebijakan penataan ruang dan izin pembangunan menimbulkan kontroversi terkait kemungkinan terjadinya gentrifikasi yang dapat mendorong penggusuran warga berpenghasilan rendah ke pinggiran kota. Dalam konteks ini, konsep “kota untuk semua” menghadapi tantangan besar agar tidak menjadi retorika kosong.

Secara keseluruhan, kepemimpinan Anies Baswedan menghadirkan model baru dalam mengelola Jakarta yang lebih mengedepankan dialog, partisipasi, dan keadilan sosial. Namun, perjalanan menuju Jakarta yang benar-benar inklusif dan ramah bagi seluruh warga masih penuh dinamika dan tantangan. Kota ini masih harus berupaya keras mengatasi berbagai kesenjangan sosial-ekonomi agar cita-cita menjadi “kota untuk semua” bukan hanya slogan, melainkan kenyataan yang dirasakan oleh setiap lapisan masyarakat.

Dengan demikian, narasi Anies tentang Jakarta sebagai kota yang berkeadilan dan berwajah manusiawi menjadi penting untuk terus diikuti dan dievaluasi. Karena pada akhirnya, sebuah kota yang ideal adalah kota yang mampu memberi ruang dan kesempatan bagi semua warganya untuk hidup layak, bermartabat, dan sejahtera.