Terkesan Memaksakan Benarkah Pengesahan RUU Omnibus Law Merupakan Pesanan?

Seakan memaksakan dan sedikit terburu-buru akhirnya RUU Omnibus Law sudah di sah-kan menjadi Undang-Undang. Tidak salah jika Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati mencurigai jika RUU Omnibus Law Cipta Kerja adalah merupakan pesanan dari pihak tertentu yang ingin memanfaatkan RUU tersebut untuk kepentingannya.

Pengesahan tersebut juga dilakukan secara diam-diam seperti pengumuman KPU waktu Pemilu tahun 2019 kemarin yang memenangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin. Cara-cara tersebut memang terkesan seperti maling yang bekerja secara diam-diam tanpa ketahuan.

Pengesahan tersebut terjadi pada Sidang Paripurna yang digelar pada pukul 14.00 WIB, Senin (5/10/2020) siang.

Kabar ini tentu membuat kaget semua pihak  yang tidak setuju dengan RUU tersebut terutama para buruh yang akan sangat dirugikan. Kabar ini adalah kali kedua yang membuat kaget masyarakat tentang RUU Omnibus Law ini, sebelumnya juga ada sebuah kesepakatan tingkat pertama mereka yang dilakukan pada hari Sabtu.

Selain itu kata Asfina, pembahasan RUU Omnibus Ciptaker secara diam-diam juga pernah dilakukan di sebuah hotel pada akhir pekan. Padahal aturan DPR sendiri kegiatan atau rapat selama pandemi hanya dilakukan pada Senin hingga Jumat saja.

“Jadi untuk Omnibus Law semua berbeda ada apa ini? ini pasti pesanan” ungkap Asfina.

Ia pun menilai kegiatan yang dilakukan secara diam-diam hanya dilakukan oleh garong alias maling. Jika isinya baik maka tidak akan mungkin dilakukan secara diam-diam dalam pembahasannya.

Bahkan pemerintah memang sebelumnya sudah seperti maling karena naskah draft RUU-nya saja tidak bisa diakses oleh siapapun termasuk para jurnalis.

Pengambilan keputusan tentang di sah-kannya RUU Cipta Kerja ini telah disetujui oleh 7 fraksi DPR dan dibawa pada pembahasan tingkat II dalam rapat paripurna.

Ketujuh fraksi tersebut antara lain, PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, dan PPP. Sementara dua fraksi lainnya yaitu dari partai Demokrat dan PKS dengan tegas menolak RUU Cipta Kerja tersebut. bahkan didalam persidangan fraksi dari partai Demokrat sampai melakukan walk-out karena suaranya tidak didengarkan oleh ketua DPR saat itu.

Sungguh ironis memang para wakil rakyat malah menghianati suara pemilihnya sendiri, demo dan penolakan sudah digaungkan sejak berhembusnya isu RUU Cipta Kerja ini. Namun apalah daya suara rakyat hanya didengar disaat adanya Pemilu saja, setelah terpilih rakyat juga yang jadi korbannya.